Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan dan Otonomi Daerah

Oleh Christina Yulita Purbawati
Divisi Parmas

Otonomi Daerah hadir untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Meski beberapa daerah menunjukkan proses menuju pencapaian tujuan tersebut, misalnya telah ada kebijakan daerah yang mendukung pelayanan visum gratis, adanya Women Crisis Center (WCC), namun lebih banyak elit politik di daerah yang justru menggunakan Otonomi Daerah semata untuk meraih kekuasaan. Akibatnya tujuan utama menyejahterakan masyarakat terabaikan. Demikian diungkapkan oleh R. Siti Zuhro, MA, PhD, Peneliti Senior Ahli Politik LIPI dalam diskusi terbatas yang di gelar Komnas Perempuan (24/10/11).
Komnas Perempuan mencatat hingga Agustus 2011 terdapat 207 kebijakan yang diskriminatif, naik 74 persen dari tahun 2009. Dari sejumlah 207 kebijakan diskriminatif tersebut sebanyak 23 diantaranya secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pengaturan tentang cara berpakaian, pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengriminalkan perempuan atas kebijakan tentang prostitusi dan pornografi serta pengabaian hak atas perlindungan.
Hadirnya berbagai kebijakan diskriminatif tersebut menghalangi dan mengurangi hak perempuan seperti dijamin dalam UUD 1945. Hak tersebut meliputi (a) kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, (b) hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, (c) hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan (d) bebas dari perlakuan diskriminatif, dan (e) kepastian hukum.
Saat ini ada wacana untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi Komnas Perempuan yang memiliki mandat melakukan studi khusus tentang “Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara di Era otonomi Daerah” maka perubahan UU Pemerintah Daerah harus dapat menjamin hak-hak warga negara dan utamanya perempuan. Oleh karena itu dalam perubahan UU tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus perhatian seperti diungkapkan oleh Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan. Pertama, pangaturan bahwa perempuan perlu berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan daerah. Partisipasi yang dimaksud lebih pada menyerap aspirasi mereka; kedua, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsinya melakukan harmonisasi kebijakan; dan ketiga, membatasi wewenang daerah dalam melakukan pengaturan tentang agama. Pengaturan agama hendaknya hanya menjadi kewenangan pusat untuk mengaturnya. Dengan demikian, visi Otonomi Daerah untuk menyejahterkan masyarakat diharapkan bisa terwujud.
Buku rujukan untuk memahami Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia:
Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Milad Muhammadiyah ke-112 dalam Perspektif Pengembangan SDM

Gambar
Perayaan Milad Muhammadiyah ke-112 menjadi momentum reflektif untuk mengevaluasi dan memperkokoh kontribusi gerakan ini dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pembaruan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Muhammadiyah dan Transformasi SDM Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menempatkan pengembangan manusia sebagai inti dari misinya. Dengan mendirikan ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas kesehatan, organisasi ini tidak hanya berperan sebagai agen pendidikan, tetapi juga mencetak generasi unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang inklusif, modern, dan berbasis nilai-nilai Islam yang ditanamkan Muhammadiyah menjadi landasan penting dalam menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berintegritas....
Baca selengkapnya

SDM & Etika Profesi: Menjaga Kepantasan dalam Era Kebebasan

Gambar
Dunia kerja dan profesionalisme di era modern mengalami tantangan yang semakin kompleks. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang kompetensi teknis, tetapi juga menyentuh ranah etika dan moral yang kini sering kali dipertontonkan secara terbuka. Hal-hal yang dulu dianggap tabu atau tidak pantas untuk diekspos, kini menjadi konsumsi publik melalui media sosial dan platform digital lainnya. Fenomena ini memunculkan keresahan: apakah etika profesi masih memiliki tempat di tengah dinamika zaman yang kian pragmatis? Saat ini, masyarakat sering disuguhkan pemandangan tindakan yang, meskipun tidak melanggar hukum, dianggap tidak pantas atau melampaui batas norma sosial. Dari influencer hingga profesional di berbagai bidang, sering kali kita melihat perilaku atau pernyataan yang tampak bertentangan dengan adat dan nilai kepantasan. Misalnya, seorang tokoh publik yang memperjuangkan personal branding dengan cara kontroversial, mengunggah konten yang memancing perhatian tanpa memperti...
Baca selengkapnya

Refleksi Dalam Perspektif Pengembangan SDM Berkemajuan atas Fenomena Viral Gus Miftah Mengolok-olok Penjual Minuman

Gambar
Fenomena viral seperti Gus Miftah yang diduga mengolok-olok seorang penjual minuman menjadi cerminan penting untuk melihat sejauh mana nilai-nilai pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkemajuan diaplikasikan di masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa poin refleksi yang dapat menjadi pembelajaran bersama.  1. Etika Komunikasi sebagai Fondasi SDM  Berkemajuan Dalam pengembangan SDM, kemampuan berkomunikasi dengan empati adalah elemen penting. Tindakan mengolok-olok, baik disengaja maupun tidak, mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap etika sosial. SDM berkemajuan semestinya menempatkan penghormatan kepada semua individu, terlepas dari status sosial atau pekerjaannya, sebagai prioritas utama. Sebagai figur publik, Gus Miftah idealnya menunjukkan keteladanan dalam menghormati keberagaman profesi yang menjadi bagian penting dari roda ekonomi masyarakat.  2. Menghargai Kontribusi Semua Pihak dalam Ekosistem Sosial  Seorang penjual minuman, meskipun ter...
Baca selengkapnya